Register

Sekretariat Daerah

 

 
Identitas Pegawai
 
1
Nama
: JONPRIADI, SE, MM
2
NIP
: 19610501 198712 1 001
3
Tempat/tanggal lahir
: PAYAKUMBUH, 1 MEI 1961
4
Jenis Kelamin
: LAKI-LAKI
6
Agama
: ISLAM
7
Jenis Kepegawaian
: PEGAWAI NEGERI SIPIL
8
Alamat Kantor
: PARITMALINTANG ENAM LINGKUNG
9
Pangkat Terakhir
: PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
 10.
Jabatan Terakhir
: SEKRETARIS DAERAH
11.
Instansi Tempat Bekerja
: PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
12.
Unit Kerja
: SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

 

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun perumusan kebijakan, mengoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah, administrasi, organisasi dan tata laksana, pengelolaan sumberdaya aparatur serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. 


Sekretaris Daerah dibantu oleh tiga Asisten dan lima staf ahli yakni: Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum kemudian staf ahli yaitu Bidang Hukum dan Politik, Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pada Bagian Sekretariat, Asisten Pemerintahan dibantu oleh empat kepala bagian yakni Kabag Pemerintahan Umum, Kabag Pemerintahan Nagari, Kabag Pertanahan, Kabag Hukum sedangkan pada Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesra dibantu oleh tiga kepala bagian yakni Kabag Ekonomi dan Pembangunan, Kabag Kesejahteraan Rakyat, Kabag Hubungan Masyarakat (Humas) dan pada Asisten Administrasi Umum dibantu oleh empat Kepala bagian yakni Kabag Organisasi dan PAN, Kabag Umum dan Protokoler, Kabag Keuangan, Kabag Pengelolaan Data Elektronik.

RINCIAN TUGAS SEKRETARIS DAERAH:

  1. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan program kerja Sekretariat Daerah;
  2. Menyusun perumusan kebijakan pemerintah daerah berdasarkan kegiatan tahun yang lalu sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
  3. Merencanakan program kerja tahunan dan anggaran pembiayaan, agar diperoleh kejelasan tentang tujuan, sasaran, cara melaksanakan, waktu dan sumberdaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  4. Menyusun kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah;
  5. Merumuskan target/sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas, obyektifitas dan rencana strategis daerah agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  6. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
  7. Mengarahkan pelaksanaan tugas kepada Asisten Sekda beserta seluruh organisasi perangkat daerah;
  8. Mengoordinasikan seluruh perangkat daerah untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dalam mencapai target/sasaran, visi, misi dan tujuan kebijakan daerah yang telah ditetapkan;
  9. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pemerintah daerah untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang dapat digerakkan dalam satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam rangka memantapkan kebijakan pemerintah daerah;
  10. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, APBD dan pengelolaan keuangan daerah;
  11. Merumuskan strategi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  12. Mengoordinasikan penyusunan dokumen anggaran KUA, PPA, RKA, DPA, RAPBD, APBD dan APBD Perubahan pemerintah kabupaten;
  13. Merumuskan bahan usulan pengangkatan pejabat struktural/fungsional, mutasi pegawai, pensiun, pemberhentian, penjatuhan sanksi/hukuman disiplin pegawai dan pengangkatan sebagai CPNSD;
  14. Mengoordinasikan seluruh kegiatan perumusan kebijakan pemerintah daerah dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah;
  15. Mengendalikan seluruh perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan melalui sistem pengawasan yang telah ditetapkan, agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
  16. Melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi, pendayagunaan aparatur, sarana dan prasarana, produk hukum, ketatalaksanaan dan keuangan daerah;
  17. Mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah dalam rangka menciptakan prosedur kerja yang tepat dan singkat terhadap penyelesaian permasalahan rutin dan prinsip;
  18. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai visi, misi organisasi;
  19. Melaksanakan pengelolaan sumberdaya aparatur, tata laksana, penataan organisasi kelembagaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana pemerintahan;
  20. Mengoordinasikan optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
  21. Mengoordinasikan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati kepada DPRD dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  22. Mengoordinasikan Penyusunan Rencana Starategis (Renstra) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) pemerintah kabupaten dan Setda sesuai visi, misi dan tujuan daerah;
  23. Memberikan pertimbangan usulan pengangkatan jabatan struktural, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan pegawai;
  24. Mengoordinasikan pendayagunaan aparatur pemerintah kabupaten dengan melaksanakan pembinaan kepada pejabat struktural dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kabupaten;
  25. Mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan pemerintah pusat/daerah dan pihak ketiga/swasta untuk pembangunan daerah;
  26. Mengoordinasikan pengelolaan barang daerah yang terdiri dari kekayaan dan aset daerah, benda-benda peninggalan bersejarah dan benda yang memiliki nilai seni yang bermanfaat bagi daerah;
  27. Memfasilitasi administrasi forum Muspida;
  28. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
  29. Melaksanakan pengawasan kepada seluruh perangkat daerah agar lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, menuju aparatur yang bersih dan berwibawa;
  30. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evalusi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  31. Secara administratif mengoordinasikan pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati;
  32. Mengoordinasikan penyusunan kelembagaan perangkat daerah, produk hukum daerah dan melaksanakan fasilitasi administratif seluruh lembaga perangkat daerah;
  33. Memberikan penilaian pelaksanaan tugas bawahan dengan DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan serta memeriksa pelaksanaan tugas staf agar lebih efektif dan efisien;
  34. Mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari realisasi anggaran, neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan pemerintah kabupaten;
  35. Mengoordinasikan penyusunan penetapan indikator kinerja pemerintah kabupaten;
  36. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  37. Menyusun telaah staf paripurna untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan/kebijakan daerah oleh Bupati;
  38. Menyampaikan saran dan masukan kepada Bupati, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
  39. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.