Register

Profil PPID


Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif tanggal 30 April 2010, dilatarbelakangi oleh bergulirnya peristiwa reformasi di Indonesia sejak tahun 1998, menjadi titik balik perubahan paradigma  tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yakni terwujudnya kepemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.

UU KIP ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran UU KIP memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di sisi lain, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28J, selain memiliki hak atas informasi publik, masyarakat memiliki kewajiban juga untuk mematuhi berbagai peraturan dan mekanisme dalam mendapatkan dan menggunakan informasi tersebut.

Keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluasluasnya.

Oleh karena itu, badan publik baik di tingkat pusat maupun di daerah sudah saatnya membuka diri untuk dapat mempublikasikan informasi terkait dengan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga, informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Dipadang Pariaman kita telah mencoba menerapakan  Undang Undang keterbukaan Informasi ini mulai dari tahun 2013, kita telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  (PPID Pembantu) di Lingkungan pemerintah darah Padang Pariaman  terakhir dengan Surat Keputusan Bupati  Nomor : 101/ KEP/ BPP/2016

Struktur organisasi PPID Padang Pariaman 

Penaggungjawab:
Bupati Padang Pariaman
Wakil Bupati Padang Pariaman
 
Pembina:
Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman
 
Tim Pertimbangan Informasi
1.     Asisten Administrasi Pemerintahan
2.     Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesra
3.     Asisten Administrasi Umum
4.     Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
5.     Staf Ahli Bidang Pemerintahan
6.     Staf Ahli Bidang Pembangunan
7.     Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
8.     Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
 
 
 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah:
Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
 
Bidang Pelayanan Informasi:
1.Kasubag Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
2.Kasubag Humas dan Media Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
  
Bidang Pengelolaan Informasi:
Kepala Bagian Pengelolaan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
 
Bidang Dokumentasi dan Arsip:
Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Padang Pariaman.
 
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa:
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu:
1.Sekretaris Dinas Badan se Padang Pariaman  Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman
2.Kepala Kantor SE Padang Pariaman
3.Kepala Bagian di Sekretariat Daerah
4.Sekretaris KPU Kab. Padang Pariaman
5.Direktur PDAM Kabupaten Padang Pariaman.
6.Direktur Akper Pemda Padang Pariaman
7.Camat se Kabupaten Padang Pariaman
8.Wali Nagari se-Kabupaten Padang Pariaman
9.Ketua KAN se-Kabupaten Padang Pariaman
10.Kepala SMA/SMK/sederajat se-Kabupaten Padang Pariaman.
11.Kepala SMP/MTs. se-Kabupaten Padang Pariaman.
12.Kepala SD/MIN se-Kabupaten Padang Pariaman.
 
Alamat: Sekretariat Bagian Humas Setdakab Padang Pariaman Paritmalintang Kabupaten Padang Pariaman
Telepon/Fex (0751) - 697367
Email :Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Jajak Pendapat

Bagaimana Mnurut Anda Pelayanan Publik di Padang Pariaman